Profile

PERSONAL

  • Nama Lengkap : Heru Pradijonrika, SH.,MH.,MA.,M.,Ud
  • Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Maret 1982.
  • Agama : Islam
  • Kebangsaan : Indonesian.
  • Jenis Kelamin : Laki-laki
  • Bahasa : English / Indonesia.
  • Hobby : Traveling, Musik, Sports.

PENDIDIKAN

  1. Program Doktoral Hukum Pascasarjana Universitas Trisakti (Dr) 2017-skr
  2. Program PascaSarjana Master Filsafat Icas Paramadina Jakarta (MA/M.Ud) 2012-2016
  3. Program PascaSarjana Magister Hukum Universitas Trisakti Jakarta (MH) 2005-2007
  4. Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta (SH)  2000-2004
  5. SMU N 4 Tangerang Jawa Barat 1997-2000
  6. SMP N 1 Tangerang Jawa Barat 1994-1997
  7. SD N 6 Tangerang Jawa Barat 1990-1994
  8. SD Kartapawitan Cengkareng Jakarta Barat 1988-1990

PENGALAMAN KERJA

  1. Kordinator Tenaga Ahli Fraksi Partai Demokrat DPR RI Komisi III (Hukum) Tahun 2015 sampai sekarang
  2. Tenaga Ahli di Pemprov DKI Jakarta Tahun 2016
  3. Legal Manager PT.Syifa Jaya Energi
  4. ERMAN UMAR & PARTNERS
  5. MARINE LEGAL ADVISOR Lubis and Associates sebagai head office 
  6. PT. MACMAHON (Mining Company/PMA) Sebagai Konsultan Perusahan yang beralamat di Gedung Patrajasa Lantai 17 Gatot Subroto Jakarta Selatan dari Tahun 2011 tahun hingga 2012..
  7. EZAR IBRAHIM & AFFILIATES (Jl. Harsono. R.M No. 21 – Ragunan- Jakarta Selatan. (Sebagai Advokat) dari Tahun 2008
  8. BURHANUDDIN MUHAMMAD AND PARTNERS sebagai advokat dari Tahun 2015
  9. Didie Burhanuddin and Associates (DBA) sebagai Advokat Tahun 2016 sampai Sekarang

PERKARA YANG PERNAH DITANGANI

  1. KUASA HUKUM I PUTU SUIDARTANA (ANGGOTA KOMISI 3 DPR RI) DALAM PERKARA 12 INFRASTRUKTUR JALAN DI SUMATERA BARAT DALAM APBN-P 2016
  2. KUASA HUKUM DR.ADYAKSA DAULT, SH, MSI (MENTERI PEMUDA OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA) DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS SENGKETA DUALISME KEPENGURUSAN DPP KNPI DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
  3. KUASA HUKUM DRS. SAKHYAN ASMARA (DEPUTI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA) DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS SENGKETA DUALISME KEPENGURUSAN DPP KNPI DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
  4. KUASA HUKUM DRS. WAFID MUHARAM, MM SELAKU SEKRETARIS MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA (SESMENPORA) DALAM PEMERIKSAAN KASUS WISMA ATLET DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SERTA MENDAMPING DALAM PEMERIKSAAN DI PENGADILAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR JAKARTA PUSAT.
  5. KUASA HUKUM ANTONY ZEDRA ABIDIN (WAKIL GUBERNUR JAMBI/ANGGOTA DPR RI) DALAM PEMERIKSAAN KASUS TRAVEL CEK DALAM PEMILIHAN DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SERTA MENDAMPING DALAM PEMERIKSAAN DI PENGADILAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR JAKARTA PUSAT.
  6. KUASA HUKUM ZULKARNAEN DJABAR, PERKARA DI MAHKAMAH KOSNTITUSI TERKAIT DENGAN JUDIVIAL REVIEW UU TIPIKOR FRASE YANG SAMA TERKAIT PASAL 5 DAN 12
  7. TIM ADVOKASI BASARNAS RI ATAS RUSAKNYA KAPAL BASARNAS NOMOR LAMBUNG 219 PALEMBANG ATAS KEJADIAN TABRAKAN KAPAL SINAR MINANG DAN KAPAL MV SOEMANTRI MILIK PT. PUSRI DI PALEMBANG.
  8. TIM ADVOKASI MARINE PERTAMINA PLAJU PALEMBANG ATAS RUSAKNYA KAPAL FIRE BOAT MILIK PERTAMINA DAN RUSAKNYA FLOTING JETTY MILIK PERTAMINA ATAS KEJADIAN TABRAKAN KAPAL SINAR MINANG DAN KAPAL MV SOEMANTRI MILIK PT. PUSRI DI PALEMBANG.
  9. KUASA HUKUM HONJO KURNIAWAN (KOMISARIS PT. KURNI SURABAYA) DI KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI (KPK) JAKARTA ATAS PERKARA PENYUAPAN DI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN R.I
  10. KUASA HUKUM KOMBES WILLIARDI WIZARD ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA KEPADA NASRUDDIN DIKEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN.
  11. KUASA HUKUM EKA NUGERAHA SEBAGAI DIREKTUR PEMBANGUNAN DI PT. IS YANG BERALAMAT DI JALAN PRAMUKA JAKARTA PUSAT DALAM TUDUNHAN TINDAK PIDANA PASAL 406 KUHP DAN PASAL 167 KUHP DI POLDA METROJAYA JAKARTA.
  12. KUASA HUKUM NURSIN BOENARDI (MANTAN DIREKTUR PT. SANUR BOENARDI MULIA DI POLDA METROJAYA ATAS TINDAL PIDANA PASAL 372 KUHP DAN PASAL 378 KUHP.KUASA HUKUM IR. ERNAWAN REBUIN DIREKTUR UTAMA PT. DONNA KEMBARA JAYA PANGKAL PINANG ATAS DUGAAN PENYELUDUPAN 72 TON TIMAH YANG DISITA OLEH DANLANTAMAL III JAKARTA.
  13. KUASA HUKUM SUTRISNO LUKITO SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. CAHAYA GLOBALINDO MULIA DALAM MENGAJUKAN PRAPERADILAN KEPADA KAPOLDA METROJAYA TERKAIT SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 3 PROVINSI DAERAH KUSUS IBU KOTA JAKARTA SELUAS 6263 M2 BERDASARKAN SURAT UKUR TANGGAL 31 JANUARI 1968.
  14. KUASA HUKUM MURNI RAYA I. BANGAS SELAKU DIREKTUR CV. LINTAS INDAH ALAM PALANGKARAYA KALIMANTAN TENGAH DALAM SENGKETA PENYELESAIAN MASALAH PELELANGAN PENGADAAN BUKU PELAJARAN AGAMA BUDHA TINGKAT PAUD DAN PENDIDIKAN DASAR MENENGAH DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDHA DEPARTEMEN AGAMA R.I
  15. KUASA HUKUM SYAIFUDDIN DKK (KETUA DPP GERAKAN PEMUDA KA,BAH MEWAKILI CALEG PPP) MELAKUKAN JUDIVIAL REVIEW UU PEMILIHAN UMUM DALAM MENENTUKAN SUARA TERBANYAK DI MAHKAMAH KONSTITUSI R.I
  16. KUASA HUKUM OOK SASMITALOKA (DIREKTUR UTAMA PT. MTM SOLUTION) DENGAN DISITANYA OLEH BEA CUKAI TG.PRIOK JAKARTA ATAS BARANG-BARANG FURNITURE DARI JERMAN ATAS DUGAAN CODE MERAH DAN MENJALANKAN PEMERIKSAAN DIPENGADILAN PAJAK JAKARTA.
  17. KUASA HUKUM BAPAK PAULUS/ASIN KETUA PERHIMPUNAN PENGURUS RUMAH SUSUN (PPRS) APARTEMEN PURI GARDEN JAKARTA BARAT YANG SENGKETA DENGAN PENGEMBANG (MPS), DIMANA PENGEMBANG MENJAMINKAN HBG TANAH APARTEMEN TERSEBUT KEPADA PT. BANK MUAMALAT, TBK
  18. KUASA HUKUM ACENK RAHARJA DALAM MELAKUKAN KASASI DI MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PERMASALAH SEBIDANG TANAH DI SERANG BANTEN
  19. KUASA HUKUM YANI KUSUMA GAUW SELAKU TUAN TANAH DI SERANG BANTEN DALAM PERKARA DALAM DUGAAN ADANYA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN MENDAMPINGI YANG BERSANGKUTAN DI BARESKRIM MABES POLRI ATAS ADANYA DUA AKTE YANG SAMA, BAP DI POLDA BANTEN, MEMBUAT LAPORAN DI MABES PROPAM POLRI DAN MENDAMPINGGI PEMERIKSAAN DI KEJAKSAAN TINGGI BANTEN DAN PENGADILAN TINGGI BANTEN.
  20. KUASA HUKUM IR. EMRY NAWAWI SELAKU AHLI WARIS TANAH SELUAS KURANG LEBIH 40 HA DI DAERAH BANGKINANG PEKANBARU RIAU YANG DISEROBOT PENGEMBANG DAN PERKARA PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DI RESKRIMUM POLDA RIAU DAN MEMBUAT LAPORAN KE MABES PROPAM POLRI ATAS TINDAKAN TIDAK PROFESIONALNYA OKNUM KEPOLISIAN POLDA RIAU.
  21. KUASA HUKUM AJTENG RAHARJA SELAKU TUAN TANAH DI SERANG BANTEN ATAS PERKARA TANAH DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI KE MAHKAMAH AGUNG R I DAN MELAPORKAN PENGADUUAN BANYAKNYA PENYIMPANGAN HAKIM KE KOMISI YUDISIAL R.I DAN MEMBUAT LAPORAN PENGADUAN KE MAHKAMAH AGUNG R.I
  22. KUASA HUKUM DRG. LINDA ERMIZA Sp.BM DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK DAN PENENTUAN HADHANAH DAN HARTA GONO GINI DI PENGADILAN AGAMA TANGERANG DAN MENJADI TERBANDING DI PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN.
  23. KUASA HUKUM NHAHED ZBIDA WARGA NEGARA SURIAH DALAM PENYALURAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI DI POLRES KHUSUS BANDARA SOEKARNO HATTA JAKARTA.
  24. KUASA HUKUM IDA ROSIDA SEBAGAI TERGUGAT DALAM KASUS GUGATAN WAN PRESTASI ATAS INVESTASI BAHAN BAHAN BAKU DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT SERTA MENDAMPINGI SEBAGAI KUASA HUKUM SEBAGAI TERGUGAT DALAM KASUS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR.
  25. KUASA HUKUM AYAD WARGA NEGARA KUWAIT DALAM MENGAJUKAN KASASI KE MAHKAMAH AGUNG ATAS TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICING ATAS PENYALURAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.
  26. KUASA HUKUM CICI PARAMIDA DALAM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI BOGOR
  27. KUASA HUKUM BAPAK AGUS SEBAGAI KOMISARIS PT. SANUR BOENARDI MULIA DALAM PERKARA DUGAAN PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DI POLDA METRO JAYA JAKARTA
  28. KUASA HUKUM DADANG KAFRAWI MANTAN WALIKOTA JAKARTA SELATAN (1996-2001) DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI TANAH PEKUBURAN DI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN SERTA MENDAMPINGI PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN.
  29. KUASA HUKUM SITI JULIAH HIJRIAH KASUS PENCURIAN TERHADAP WISATAWAN INGGRIS DI SEBUAH HOTEL JAKARTA PUSAT DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN JAKARTA PUSAT.
  30. KUASA HUKUM JUWITA MAHASISWA KEDOKTERAN UNIVERSITAS TARUMANEGARA JAKARTA BARAT KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI SOSIAL MEDIA ONLINE YANG  BERTENTANGAN DENGAN UU ITE DI POLRES JAKARTA BARAT.
  31. KUASA HUKUM PENG PENG HU WARGA NEGARA TAIWAN ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM MENYALURKAN TENAGA KERJA INDONESIA DI TAIWAN DI POLDA METRO JAYA JAKARTA.
  32. KUASA HUKUM FACHRIZAL ATAS TUDUHAN PASAL 112, 114, DAN PASAL 115 UU NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI KEJAKSAAN NEGERI JAMBI DAN PENGADILAN NEGERI JAMBI.
  33. KUASA HUKUM H. ZULKARNAEN ZA, SH DALAM MEMBUAT LAPORAN PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DI BARESKRIM MABES POLRI JAKARTA.
  34. KUASA HUKUM JULIA RAKHMAWATI DALAM PERKARA PIDANA ATAS DUGAAN PEMALSUAN DOKUMEN PERUSAHAN DI POLDA METRO JAYA JAKARTA.

PENGALAMAN ORGANISASI

  1. Wakil Ketua Bidang Hubungan dengan Parlemen Badan Pengurus Pusat  Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (BPP PERHAPI).
  2. Ketua Departemen Kajian Hukum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti
  3. Ketua Divisi dan Advokasi Bantuan Cabang DPC Partai Demokrat Jakarta Barat 2018-2023
  4. Pengurus Besar Persatua Rugby Union Indonesia (PB PRUI) sebagai Sekretaris Departemen Hukum 2017-2021
  5. DPP Laskar Demokrat Penegak Hukum dan Ham (LDP KumHam) Tahun 2015 sempai sekarang
  6. Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) Departemen Hukum dan Ham 2015-2020
  7. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PERMAHI 2006-2010
  8. Hubungan Masyarakat DPC PERMAHI Jaya Jakarta 2004-2006
  9. Senator Kongres Mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta 2002-2004
  10. Senator Parlemen Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta 2002-2003
  11. Wakil Ketua Hubungan Luar Unit Penalaran Ilmiah Universitas Trisakti Jakarta 2001
  12. Sekum HMI Komisariat Hukum Universitas Trisakti Jakarta 2002-2003
  13. Ketua Remaja Masjid Al Karim Tangerang 1998-2000
  14. Ketua Koordinator Bidang VII-Olahraga OSIS SMU 4 Tangerang
  15. Ketua Pencak Silat SMU 4 Tangerang

PELATIHAN/TRAINING

  1. Pemantapan nilai nilai kebangsaan bagi Pemuda angkatan ke II Lemhanas RI  Gedung Lemhanas RI tanggal 4-8 juli 2010
  2. Pelatihan out bond leadership Sekolah Calon Perwira Polisi Lido Sukabumi tanggal 8-9 Juli 2010
  3. LDK PERMAHI tahun 2003
  4. Pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa Jakarta oleh BEM UI tahun 2003
  5. LKMM Kongres Mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta Maret 2003
  6. LKMM Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta Tahun 2003
  7. Maperca PERMAHI tahun 2002
  8. LDK Unit Penalaran Ilmiah Universitas Trisakti tahun 2001
  9. LK 1 HMI Komisariat Universitas Trisakti Jakarta
  10. LDK OSIS SMU 4 Tangerang.
  11. PKPA PERADI TAHUN 2015
  12. DKPA DPP KAI TAHUN 2009

BEASISWA

  • BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
  • BEASISWA MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA
  • BEASISWA ICAS PARAMADINA JAKARTA