PENTINGNYA MEMBANGUN BUDAYA HUKUM BAGI KALANGAN PELAJAR

PENTINGNYA MEMBANGUN BUDAYA HUKUM BAGI KALANGAN PELAJAR

Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada UUD 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum”.

Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum.” istilah negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3).

Meskipun ada perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum memliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya.

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya jika kesadaran hukum penduduk suatu negara rendah yang berlaku di sana adalah hukum rimba.

Membangun  budaya  hukum  masyarakat merupakan  bagian  dari  upaya nation character-building.  Beberapa  negara  berhasil  mengubah  pola pikir,  karakter,  dan  budaya  hukum masyarakatnya  menjadi  demokratis dan  menjunjung  tinggi  HAM. Budaya  hukum  adalah nilai-nilai  sikap serta  perilaku  anggota  masyarakat  dalam  kehidupan  hukum.

Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum.

Konkretnya, dapat kita ambil contoh sederhana dalam tata aturan berlalu lintas. Hukum atau perangkat aturan yang dibuat dalam bidang lalu lintas mempunyai tujuan agar terjadi tertib dalam kegiatan berlalu-lintas. Hal ini juga dalam upaya melindungi kepentingan dan hak-hak orang lain.

Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Maka elemen pendidikanlah menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada.

Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak dini, maka kedepan sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat.

Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan.

Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum.

Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga.

Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya.

Tidak ada satupun aspek kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum. Dengan demikian hukum itu berada dalam masyarakat, karena masyarakatlah yang membentuk hukum.

Keadaan dan perkembangan hukum senantiasa dipengaruhi oleh masyarakat, sehingga hukum merupakan manifestasi dari nilai-nilai kehidupan masyarakat dimana hukum itu berlaku.

Dalam kehidupan modern, hukum memiliki posisi yang cukup sentral. Kita dapat mencatat bahwa hampir sebagian besar sisi dari kehidupan kita telah diatur oleh hukum, baik yang berbentuk hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Dan saya berharap pemerintah tanggap dan pentingnya pendidikan hukum diterapkan sejak dini, dan saya juga berharap pendidikan hukum melalui kurikulum nasional dapat diterapkan sejak sekolah menengah atas mengingat umur pelajar tersebut dapat dikategorikan aqil baliq yang mengerti antara yang boleh atau yang dilarang.

OLEH : HERU PRADIJONRIKA, SH.MH.MA.M.Ud

Calon Legislatif Demokrat Dapil Lampung I NO 8

Ketua Departemen Kajian Hukum

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta

Author: admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *