MENUJU PARLEMEN BERKUALITAS PADA PEMILU 2019

Sejak bangsa Indonesia merdeka, salah satu prinsip dasar bernegara yang dianut adalah paham kedaulatan rakyat. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Setelah amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pun dimasukkan ke dalam rangkaian Pemilu.

Dengan bergulirnya reformasi sejak tahun 1998 perhatian publik terhadap  peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam sistem politik semakin menguat. Bukan saja karena meningkatnya ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap lembaga ini, namun juga merupakan bagian penting dari proses demokratisasi politik.

MENUJU PARLEMEN BERKUALITAS

Reformasi, demokratisasi, dan penataan lembaga politik, menjadi satu tuntutan publik menuju sistem politik yang lebih demokratis dan beradab. Harapan publik yang begitu besar tersebut harus menjadi perhatian serius bagi DPR sekaligus pemicu bagi revitalisasi kelembagaan DPR. Namun kenyataannya, hingga kini kinerja DPR oleh sebagian kalangan dinilai belum optimal.

Pemilihan Umum Tahun 2019 yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 adalah Pemilihan Legislatif dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang  diadakan secara serentak.

Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:14/PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, dimana Pemilu serentak ini bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah.

Pemilu tahun 2019

Bahwa dalam Pemilu Tahun 2019 akan dilaksanakan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden dan memperebutkan 575 Kursi Anggota DPR dari 80 Dapil yang tersedia dan Pemilihan Anggota DPD sebanyak 136 Orang dari 34 Provinsi

Pemilihan Anggota DPRD Provinsi sebanyak 272 Dapil untuk memperebutkan 2207 Kursi dan yang terakhir adalah Pemilihan Anggota DPRD Kota/Kabupaten seluruh Indonesia yang akan memperebutkan 17.610 Kursi dari 2206 dapil yang ada dan diperebutkan di seluruh Indonesia.

Sebanyak 7968 calon legislatif (caleg) DPR RI ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari total 7.968 calon anggota legislatif yang maju dari 16 partai politik nasional, 4.774 orang di antaranya laki-laki dan 3.194 perempuan. Adapun total keterwakilan perempuan dalam DCT caleg sebesar 40 persen.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Berdasarkan Pasal 20A UUD 1945 fungsi DPR antara lain :  

  1. Fungsi Legislasi, yaitu DPR berfungsi guna membentuk, membahas, mengubah, dan menyempurnakan RUU bersama Presiden;
  2. Fungsi Anggaran, yaitu DPR berfungsi guna memberikan persetujuan maupun penolakan terhadap pembentukan RUU tentang APBN yang diajukan Presiden;
  3. Fungsi Pengawasan, yaitu DPR berfungsi mengawasi segala bentuk kebijakan dan peraturan Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah;

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang yaitu

  1. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas),
  2. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU),
  3. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah hubungan pusat dan daerah,
  4. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah),
  5. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD;
  6. Menetapkan UU bersama dengan Presiden, Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU.

Baca Juga : PENTINGNYA MEMBANGUN BUDAYA HUKUM BAGI KALANGAN PELAJAR

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang yaitu

  1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden),
  2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama,
  3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK,
  4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:

  1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah.
  2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:

  1. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
  2. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
  3. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain.
  4. Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
  5. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden.
  6. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden.

Baca Juga : MEMBANGUN KESADARAN GENERASI MUDA ANTIKORUPSI DI INDONESIA

MENUJU PARLEMEN BERKUALITAS

Salah satu di antara elemen dan indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilu, khususnya dalam hal pengawasan atau pemantauan proses pemilu.

Pemilih cerdas artinya pemilih yang rasional dan obyektif dalam memilih, Pemilih cerdas memilih berdasarkan penilaian dirinya bukan atas dorongan uang,  faktor saudara, suku atau yang lainnya dengan menetapkan diri sebagai pemilih cerdas tentu memilih tidak sekedar asal memilih tetapi berdasarkan kriteria pilihan.

Berkaitan dengan pandangan pemilih cerdas, rasional dan obyektif adalah pemilih yang bisa membedakan mana Caleg yang visioner dan berwawasan akan sangat memahami dengan baik makna politik dan segala implikasinya terhadap kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dengan demikian pemilih cerdas tidak akan sembarangan memberikan hak suaranya. Ia akan memberikan suaranya hanya kepada para calon yang dianggap benar-benar baik dan bisa memperjuangkan perbaikan daerahnya.

Untuk itu saya menghimbau kepada segenap warga negara untuk menjadi Pemilih Cerdas dan ikut berpartisipasi pada Pemilu tanggal 17 april 2019, masa depan bangsa dan negara ini bergantung pada pilihan anda.


OLEH : HERU PRADIJONRIKA, SH.MH.MA.M.Ud
Caleg DPR RI Dapil Lampung 1 Nomor Urut 8

Sumber :

www.dpr.go.id 

https://www.pikiran-rakyat.com/opini/2017/10/17/optimalisasi-fungsi-dpr-411686

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/18/kursi-dpr-ri-pada-pemilu-2019-bertambah-jadi-575

https://news.okezone.com/read/2018/09/20/606/1953370/kpu-tetapkan-7-968-caleg-dpr-ri-peserta-pemilu-2019

Author: admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *