Lembaga Bantuan Hukum

“Seorang advokat hanya bisa dikatakan sebagai profesi mulia dan terhormat apabila melaksanakan profesinya dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai moralitas”

Kantor Hukum Heru Pradi and Partners Advocates & Legal Consultant adalah Kantor Hukum yang didedikasikan untuk melayani kebutuhan jasa hukum bagi para klien dengan tetap menjunjung tinggi etika dan profesionalisme serta tanggung jawab yang tinggi dalam pemberian Jasa Hukum kepada para klien kami.

Jasa Pelayanan hukum adalah jasa yang kami berikan terkait dengan masalah hukum termasuk namun tidak terbatas pada penyelidikan, nasihat hukum, mewakili klien dalam tindakan hukum dan penegakan hukum (baik perdata maupun pidana, di pengadilan atau luar pengadilan).

Permasalahan hukum dewasa ini berkembang sangat pesat seiring dengan melajunya perkembangan dan pembangunan di berbagai bidang seperti ekonomi, industri, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta bidang lainnya. Dengan keadaan ini, suatu perusahaan ataupun pelaku bisnis harus memiliki pengetahuan yang cukup di bidang hukum.

Namun dengan tingkat kesibukan yang demikian tinggi, para pelaku bisnis yang akan melaksanakan atau melakukan tindakan preventif, sepatutnya menunjuk suatu kantor hukum yang dapat menjadi Penasehat Hukum dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnisnya.

Penunjukan suatu kantor hukum sebagai Penasehat Hukum tetap bagi para pelaku bisnis merupakan satu tindakan preventif yang sangat tepat dan tidak bisa ditawar-tawar lagi mengingat globalisasi telah merambah ke mancanegara.

Dengan demikian, para pelaku bisnis harus lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatannya untuk meminimalkan kerugian dan dituntut untuk lebih memperhatikan segi-segi hukum, baik nasional maupun internasional yang berlaku di dalam dunia bisnis untuk melindungi kepentingannya dalam persaingan merebut pasar bagi produk-produknya.

Alamat : Heru Pradi and Parners

Jl. Tekukur Raya No. 4B Rengas Ciputat Timur Bintaro Sektor 2

Tangerang Selatan Banten 15412

Hp : 0895-0409-6582

Litigasi

Beracara di segala tingkat badan peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia mulai dari peradilan tingkat pertama, banding, kasasi sampai dengan peninjauan kembali (PK), yang mencakup peradilan umum (perdata, pidana, dan niaga), peradilan agama (perceraian, penetapan ahli waris), peradilan tata usaha negara (sengketa tata usaha negara).

Layanan jasa hukum meliputi juga penyelesaian suatu perkara dengan menggunakan alternatif penyelesaian terhadap masalah perselisihan / percekcokan (arbritase).

Non–Litigasi

Memberikan pertimbangan hukum “legal opinion” atas suatu masalah hukum, “legal drafting” dan “legal audit” surat-surat perjanjian, melakukan perundingan atau negosiasi (alternative disputes resolution/ADR), melakukan jasa penagihan dengan membuat surat peringatan atau somasi, pendaftaran/perpanjangan merek, paten, dan hak cipta.

Bidang praktik

  • Perdata/Private Law
  • Hukum Pidana/Criminal Law
  • Perusahaan dan Bisnis
  • Restrukturisasi Perusahaan
  • Merger, Akuisisi dan Likuidasi Perusahaan
  • Perburuhan dan/atau Ketenaga kerjaan dan/atau Hubungan Industrial
  • Hak Asasi Manusia
  • Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa
  • Hukum Keluarga & Waris
  • Hukum Konstitusi
  • Sengketa Pilkada
  • Hukum Perpajakan
  • Hukum Pertambangan
  • Hukum Minyak dan Gas Bumi
  • Hukum Pelayaran
  • Hukum Keimigrasian
  • Hukum Hak Kekayaan Intelektual (marek, paten)

Heru Pradijonrika, SH, MH.,M.A. M.U.d

Berpengalaman menangani dan menyelesaikan segala permasalahan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan/Badan Peradilan. Menguasai dan memiliki kemampuan hukum yang sangat cakap dan mumpuni, baik di bidang Hukum Pidana, Perdata, Bisnis, Hukum Kepailitan, Hukum Korperasi/Perseroan, dan Hukum Ketenagakerjaan dan/atau Hubungan Industrial. Selain memiliki ilmu pengetahuan hukum yang mumpuni juga mempunyai wawasan, pengalaman dan relasi di dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan yang cukup luas. Merupakan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan aktif di beberapa lembaga pendidikan di Jakarta.

Pendidikan

  • S1 Hukum, Universitas Trisakti, 2000 – 2004
  • S2 Magister Hukum Universitas Trisakti, 2005 – 2007
  • S2 Magister Filsafat Islam Universitas Paramadina 2012-2016
  • S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti 2017-Sekarang

Pengalaman Kerja

  1. Kordinator Tenaga Ahli Fraksi Partai Demokrat DPR RI Komisi III (Hukum) Tahun 2015 sampai sekarang
  2. Konsultan Pemerintahan Daerah (Pemda DKI) Jakarta Tahun 2016
  3. LEGAL MANAGER PT. SYIFA JAYA ENERGI
  4. ERMAN UMAR & PARTNERS (Senayan Trade Center Lantai 4 Room 1008 Senayan Pintu IX Gelora Senayan Jakarta Pusat). (Jabatan sebagai Kepala Kantor dari tahun 2011 Hingga Sekarang).
  5. MARINE LEGAL ADVISOR Lubis and Associates sebagai head office
  6. PT. MACMAHON (Mining Company/PMA) Sebagai Konsultan Perusahan yang beralamat di Gedung Patrajasa Lantai 17 Gatot Subroto Jakarta Selatan dari Tahun 2011 tahun hingga 2012.
  7. EZAR IBRAHIM & AFFILIATES (Jl. Harsono. R.M No. 21 – Ragunan- Jakarta Selatan. (Sebagai Advokat) dari Tahun 2008
  8. BURHANUDDIN MUHAMMAD AND PARTNERS sebagai advokat dari Tahun 2015
  9. Didie Burhanuddin and Associates (DBA) sebagai Advokat Tahun 2016 sampai Sekarang

Penanganan Perkara

  • KUASA HUKUM I PUTU SUIDARTANA (ANGGOTA KOMISI 3 DPR RI) Di KPK DALAM PERKARA 12 INFRASTRUKTUR JALAN DI SUMATERA BARAT DALAM APBN-P 2016
  • KUASA HUKUM DR.ADYAKSA DAULT, SH, MSI (MENTERI PEMUDA OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA)
  • KUASA HUKUM DRS. SAKHYAN ASMARA (DEPUTI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA)
  • KUASA HUKUM DRS. WAFID MUHARAM, MM SELAKU SEKRETARIS MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA (SESMENPORA) DALAM PEMERIKSAAN KASUS WISMA ATLET DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
  • KUASA HUKUM ANTONY ZEDRA ABIDIN (WAKIL GUBERNUR JAMBI/ANGGOTA DPR RI) DALAM PEMERIKSAAN KASUS TRAVEL CEK DALAM PEMILIHAN DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
  • KUASA HUKUM FAHMI DARMAWANSYAH TERKAIT TINDAKAN GRATIFIKASI KALAPAS SUKAMISKIN BANDUNG 
  • KUASA HUKUM ZULKARNAEN DJABAR (ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI, PERKARA DI MAHKAMAH KOSNTITUSI TERKAIT DENGAN JUDIVIAL REVIEW UU TIPIKOR FRASE YANG SAMA TERKAIT PASAL 5 DAN 12
  • TIM ADVOKASI BASARNAS RI ATAS RUSAKNYA KAPAL BASARNAS NOMOR LAMBUNG 219 PALEMBANG ATAS KEJADIAN TABRAKAN KAPAL SINAR MINANG DAN KAPAL MV SOEMANTRI MILIK PT. PUSRI DI PALEMBANG.
  • TIM ADVOKASI MARINE PERTAMINA PLAJU PALEMBANG ATAS RUSAKNYA KAPAL FIRE BOAT MILIK PERTAMINA DAN RUSAKNYA FLOTING JETTY MILIK PERTAMINA ATAS KEJADIAN TABRAKAN KAPAL SINAR MINANG DAN KAPAL MV SOEMANTRI MILIK PT. PUSRI DI PALEMBANG.
  • KUASA HUKUM HONJO KURNIAWAN (KOMISARIS PT. KURNI SURABAYA) DI KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI (KPK) JAKARTA ATAS PERKARA PENYUAPAN DI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN R.I
  • KUASA HUKUM KOMBES WILLIARDI WIZARD ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA KEPADA NASRUDDIN DIKEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN.
  • KUASA HUKUM EKA NUGERAHA SEBAGAI DIREKTUR PEMBANGUNAN DI PT. IS
  • KUASA HUKUM NURSIN BOENARDI (MANTAN DIREKTUR PT. SANUR BOENARDI MULIA DI POLDA METROJAYA
  • KUASA HUKUM IR. ERNAWAN REBUIN DIREKTUR UTAMA PT. DONNA KEMBARA JAYA PANGKAL PINANG ATAS DUGAAN PENYELUDUPAN 72 TON TIMAH
  • KUASA HUKUM SUTRISNO LUKITO SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. CAHAYA GLOBALINDO MULIA DALAM MENGAJUKAN PRAPERADILAN KEPADA KAPOLDA METROJAYA TERKAIT SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 3 PROVINSI DAERAH KUSUS IBU KOTA JAKARTA SELUAS 6263 M2 BERDASARKAN SURAT UKUR TANGGAL 31 JANUARI 1968.
  • KUASA HUKUM MURNI RAYA I. BANGAS SELAKU DIREKTUR CV. LINTAS INDAH ALAM PALANGKARAYA KALIMANTAN TENGAH DALAM SENGKETA PENYELESAIAN MASALAH PELELANGAN PENGADAAN BUKU PELAJARAN AGAMA BUDHA TINGKAT PAUD DAN PENDIDIKAN DASAR MENENGAH DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDHA DEPARTEMEN AGAMA R.I
  • KUASA HUKUM SYAIFUDDIN DKK (KETUA DPP GERAKAN PEMUDA KA,BAH MEWAKILI CALEG PPP) MELAKUKAN JUDIVIAL REVIEW UU PEMILIHAN UMUM DALAM MENENTUKAN SUARA TERBANYAK DI MAHKAMAH KONSTITUSI R.I
  • KUASA HUKUM OOK SASMITALOKA (DIREKTUR UTAMA PT. MTM SOLUTION) DENGAN DISITANYA OLEH BEA CUKAI TG.PRIOK JAKARTA ATAS BARANG-BARANG FURNITURE DARI JERMAN ATAS DUGAAN CODE MERAH DAN MENJALANKAN PEMERIKSAAN DIPENGADILAN PAJAK JAKARTA.
  • KUASA HUKUM BAPAK PAULUS/ASIN KETUA PERHIMPUNAN PENGURUS RUMAH SUSUN (PPRS) APARTEMEN PURI GARDEN JAKARTA BARAT YANG SENGKETA DENGAN PENGEMBANG (MPS)
  • KUASA HUKUM ACENK RAHARJA DALAM MELAKUKAN KASASI DI MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PERMASALAH SEBIDANG TANAH DI SERANG BANTEN
  • KUASA HUKUM YANI KUSUMA GAUW SELAKU TUAN TANAH DI SERANG BANTEN DALAM PERKARA DALAM DUGAAN ADANYA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN MENDAMPINGI YANG BERSANGKUTAN DI BARESKRIM MABES POLRI
  • KUASA HUKUM IR. EMRY NAWAWI SELAKU AHLI WARIS TANAH SELUAS KURANG LEBIH 40 HA DI DAERAH BANGKINANG PEKANBARU RIAU YANG DISEROBOT PENGEMBANG DAN PERKARA PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DI RESKRIMUM POLDA RIAU DAN MEMBUAT LAPORAN KE MABES PROPAM POLRI ATAS TINDAKAN TIDAK PROFESIONALNYA OKNUM KEPOLISIAN POLDA RIAU.
  • KUASA HUKUM AJTENG RAHARJA SELAKU TUAN TANAH DI SERANG BANTEN ATAS PERKARA TANAH DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI KE MAHKAMAH AGUNG R I DAN MELAPORKAN PENGADUUAN BANYAKNYA PENYIMPANGAN HAKIM KE KOMISI YUDISIAL R.I DAN MEMBUAT LAPORAN PENGADUAN KE MAHKAMAH AGUNG R.I
  • KUASA HUKUM DRG. LINDA ERMIZA Sp.BM
  • KUASA HUKUM NHAHED ZBIDA WARGA NEGARA SURIAH DALAM PENYALURAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI DI POLRES KHUSUS BANDARA SOEKARNO HATTA JAKARTA.
  • KUASA HUKUM IDA ROSIDA SEBAGAI TERGUGAT DALAM KASUS GUGATAN WAN PRESTASI ATAS INVESTASI BAHAN BAHAN BAKU DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
  • KUASA HUKUM AYAD WARGA NEGARA KUWAIT DALAM MENGAJUKAN KASASI KE MAHKAMAH AGUNG ATAS TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICING ATAS PENYALURAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.
  • KUASA HUKUM CICI PARAMIDA DALAM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI BOGOR
  • KUASA HUKUM BAPAK AGUS KOMISARIS PT. SANUR BOENARDI MULIA DALAM PERKARA DUGAAN PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DI POLDA METRO JAYA JAKARTA
  • KUASA HUKUM DADANG KAFRAWI MANTAN WALIKOTA JAKARTA SELATAN (1996-2001) DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI TANAH PEKUBURAN DI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN SERTA MENDAMPINGI PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN.
  • KUASA HUKUM JUWITA MAHASISWA KEDOKTERAN UNIVERSITAS TARUMANEGARA JAKARTA BARAT KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI SOSIAL MEDIA ONLINE
  • KUASA HUKUM PENG PENG HU WARGA NEGARA TAIWAN ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM MENYALURKAN TENAGA KERJA INDONESIA DI TAIWAN DI POLDA METRO JAYA JAKARTA.
  • KUASA HUKUM FACHRIZAL ATAS TUDUHAN PASAL 112, 114, DAN PASAL 115 UU NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI KEJAKSAAN NEGERI JAMBI DAN PENGADILAN NEGERI JAMBI.
  • KUASA HUKUM H. ZULKARNAEN ZA, SH DALAM MEMBUAT LAPORAN PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DI BARESKRIM MABES POLRI JAKARTA.

BEASISWA

  • BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
  • BEASISWA MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA
  • BEASISWA ICAS PARAMADINA JAKARTA